Bimbingan Teknis Pengarusutamaan Gender bagi Aparatur Pemerintah di Desa Pangsan

Desa Pangsan, 27 Mei 2024 Bertempat di ruang rapat Kantro Dsa Pangsan, Pemerintah Desa Pangsan menyelenggarakan bimbingan teknis pengarusutamaan gender bagi aparatur pemerintah di Desa Pangsan guna menyusun strategi untuk menciptakan kesetaraan gender agar posisi antara laki dan perempuan dapat disetarakan dalam berbagai aspek dan secara sadar atau tidak, banyak orang yang sudah melaksanakan Pengarusutamaan gender dalam kegiatan sehari-hari seperti contoh suami membantu kegiatan rumah seperti menyiapkan bahan masakan, mencuci, menyapu dll dan Wanita juga bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. I Gusti Agung Ngurah Adi Kresnawan, ST. Selaku Narasumber dari Dinas P2KBP3A Kabupaten Badung memaparkan, pengarusutamaan gender bukanlah sebuah tujuan kebijakan, namun merupakan sarana untuk mencapai kesetaraan gender. Kesetaraan antara perempuan dan laki-laki diakui oleh UE sebagai hak fundamental, nilai bersama UE, dan syarat yang diperlukan untuk mencapai tujuan pertumbuhan, lapangan kerja, dan kohesi sosial UE. Beliau menambahkan kesetaraan gender berarti kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan nasional (hankamnas), serta kesamaan dalam menikmati Pembangunan. I Gusti Ngurah Made Sutama Selaku Kasi Pelaksana menerangkan Dalam konteks program kependudukan dan pembangunan, kesetaraan gender sangat penting karena akan memungkinkan perempuan dan laki-laki mengambil keputusan yang berdampak lebih positif terhadap kesehatan seksual dan reproduksi mereka serta pasangan dan keluarga mereka. Kedepan kegiatan sperti ini akan terus diselenggarakan untuk meningkatkan pemahaman tentang pengarusutamaan gender khususnya di lingkungan pemerintah dimana diamanatkan melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000, yang mengharuskan semua instansi pemerintah di tingkat nasional dan daerah, untuk mengarusutamakan gender ke dalam perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi seluruh kebijakan dan program KIM_007